pp no 9 tahun 2003. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. pp no 9 tahun 2003

Melaksanakan Amanat Peraturan : Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, besaran pemberian UP tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) di mana ketentuannya adalah sebagai berikut. TB Simatupang No. 46, TLN No. 9, TLN No. 96, TLN No. 29, LN. 99 Tahun 2000; PP No. Pengunjung sebulan terakhir. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pns. Ada empat PP UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yaitu: Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 37 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; dan PP Nomor 45 Tahun 2005. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Joko Priono, M. Sebelumnya, perhitungan uang pesangon adalah diatur lewat UU. Nomor. 43, LN. PP No. 2021/No. U. Untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan. 16 Tahun 1994; PP No. 9 Thn 2012"; Mencabut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut kemudian dengan diganti dengan PP. 2005. Dengan berlakunya. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendid ikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. PP ini mengatur mengenai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya yang didirikan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan Pensiun Pokok. 54 Tahun 2003; KEPPRES No. pp no. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tetang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinasi sebagai Daerah Otoboni ( Lembaga Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 ) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Status: Hanya untuk pelanggan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 12 tahun 2002; pp no. 98 Tahun 2000. 35, LN. 12 Tahun 1956; UU No. 98 Tahun 2000; PP No. 9. 18 Mar 2009. 38 k. 12 tahun 2002; pp no. Peraturan Pemerintah (PP) No. Belum Tersedia. bambang kesowo lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 79. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; PERPRES No. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018. -undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil PP No. 35, LN. Ketentuan Umum - Pajak Daerah - Retribusi Daerah . 45 Thn 2003 Dicabut oleh PP No. pdf - Google Drive. Uncategorized; Meta. 2020/No. go. 33 Tahun 2004; UU No. - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pasal 2. 73, TLN No. 2000; PP No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. teguran tertulis; b. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraPP No. 57, LN. BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN. 63 tahun 2009 ; Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. 16 tahun 1994; pp no. 2003 No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 262, LL SETNEG : 5 HLM. PP No. 10 Usulan Penyempurnaan RUU ASN dari Apeksi. Abstrak. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 2023/No. 58 Tahun 2005, PP No. 48, LN. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. 32 Tahun 2004; 20 Tahun 2003; UU No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 pada tanggal 31 Maret 2023. 2003. ABSTRAK PERATURAN. pdf: Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2014 : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000; PP No. PP No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2007, PP. 17 Tahun 2003. NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. 8 Tahun 2003; PP No. PP No. / 0. 79, TLN No. 9 tahun 2003 [Download] UU ASN (Aparatur Sipil Negara) No. 47, LN. 14 Tahun 2011. UU No. UU No. 2003 No. PP No. PERKABKN No. 9 Tahun 2012 PERSYARATAN a. 40 tahun 2010; pp no. Bentuk. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaga Negara Tahun. 45, LN. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2003; PP No. Informasi tentang edisi ini. 11/2020 & PP 35/2021. 79, TLN No. 2003 No. PP 9 TAHUN 2003: Judul: Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 95, TLN No. setkab. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dasar hukum bagi penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN. 13 tahun 2003 Tentang Juknis Pelaksanaan PP No. Belum Tersedia. 58 Tahun 2005, PP NO. pemberhentian pegawai negeri sipilNOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. a Penetapan Kebijakan operasional pendidikan (pendidikan anak usiaDasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. PP No. 13 Tahun 2003 mengalami beberapa perubahan dan tambahan dan diatur dalam PP No. Huruf d Cukup jelas. Perhitungan Komponen Pesangon karena PHK Terbaru Mengacu PP 35 Tahun 2021. 1 Tahun 2004, UU No. SETKAB. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. 7. KEPKA BKN NO. KETENTUAN UMUM. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 Tahun 2003. - Pergub 78 tahun 2010 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur. PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu;. 2013 No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang -Undang Nomor 2 Tah un 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. go. 9 tahun 2003, PP no. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 38 Tahun 2007; PP No. PP ini mengatur mengenai jenis dan PNBP yang berlaku pada LAN yang meliputi penerimaan jasa atas: 1) penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik STIA LAN; 2) penyelenggaraan. Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Judul. Follow. Pendanaan Penguasaan teknologi Keantariksaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 9, LN. go. pp no. peraturan perundang-undangan tentang Statuta dan Ortaker Perguruan Tinggi. PP No. 39, LN 2023 (102), TLN (6885): 32 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu. 6, LN. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkutan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Pada undang-undang ketenagakerjaan No. Tipe Dokumen. 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan RangkapInformasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. 4370, LL SETNEG : 13 HLM. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan. pdf - Google Drive. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 2003 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Ka. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57,. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 4028, LL SETNEG : 7 HLM. 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 109 Tahun 2000, PP No. UU No. 84, LN. 9 Tahun 2003; PP No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 2012. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; dan PP Nomor 44 Tahun 2005. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 58 Thn 1998"; Dicabut Peraturan Pemerintah No. 48, TLN No. 4313, LL SETNEG : 7 HLM. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman. 33 Tahun 2004; PP No. Judul. 9 tahun 2007; pp no. setkab. 99 Tahun 2000 tentang. 5. 40 tahun 2010; pp no. 25, LL SETNEG : 3 HLM. ”. UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. 30 tahun 1980; pp no. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 9 Tahun 2015.